Warga Dompak: Kami tak minta dijadikan PNS, tukang sapu pun jadilah
JurnalKepri.com, Tanjungpinang, – Sungguh sedih mendengarnya, ketika salah seorang warga Dompak Mukhtar katakan, “Kami tidak minta jadi PNS, atau PTT. Cukup honorer saja, jadi tukang sapu pun jadilah. Yang penting, mereka bisa kerja dan kuliah”.
Ucapan itu terlontar dari Mukhtar mewakili puluhan warga Dompak yang sambangi ke kantor DPRD Kepri, agar nasib anak-anak Dompak diperjuangakan supaya bisa bekerja di Pemerintah Provinsi Kepri.
Permintaan itu dirasa pihaknya hal wajar, mengingat kata dia, selama ini warga Dompak hanya sebagai penonton, padahal komplek Pemerintahan berada di kawasan Dompak.
“Sejak Dompak jadi pusat pemerintahan, Kami orang kampung di sini tidak pernah diberdayakan pemerintah Kepri. Kami seakan-akan jadi penonton saja, disini,” kata perwakilan warga, Mukhtar saat diterima Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, Selasa (17/4/2018).
Seharusnya tambah Mukhtar, Pemprov Kepri bisa memperkerjakan anak-anak Dompak untuk menaikkan harkat mereka.
Dengan bekerjanya mereka, anak-anak tersebut dapat melanjutkan kuliahnya.
“Untuk itu, kami meminta agar tiap-tiap organisasi perangkat daerah (OPD) mengangkat minimal satu anak Dompak. Dengan begitu, semua anak-anak mempunyai pekerjaan,” harapnya.
Selain harapan tersebut, warga Dompak juga meminta Pemprov Kepri memberikan bantuan alat tangkap kepada mereka.
“Jangankan sampan, satu bubu pun kami tak dapat. Padahal pak Gubernur memberi bantuan kemana-mana, tapi melupakan kami,” ujarnya.
Mendapat keluhan ini, Ketua DPRD Jumaga Nadeak berjanji untuk menyampaikan langsung kepada Gubernur. Namun demikian, untuk mengangkat anak-anak Dompak tersebut menjadi honorer memerlukan proses.
“Harus diuji, kemampuannya. Mungkin tidak semua, tapi yang benar-benar kompeten,” kata Jumaga.
Sedangkan untuk keperluan nelayan berupa sampan dan alat tangkap, Jumaga berjanji untuk memperjuangkannya. Sehingga, nantinya warga Dompak akan mendapatkan peralatan nelayan yang cukup baik.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Amir Hakim Siregar meminta agar warga untuk membuat permintaan tertulis. Permintaan tersebut, nantinya dapat digunakan sebagai dasar DPRD Kepri mengajukan kepada Pemprov Kepri.
Sebelum diterima audensi bersama pimpinan DPRD Kepri, puluhan warga Dompak berunjuk rasa di depan kantor DPRD Kepri. (Red/Humas)
