BNPP Turun ke Bintan, PPKT Dapat Penanganan Khusus Sarpras Hankam Non Alusista
JurnalKepri.com, Bintan, – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Deputi Bidang Perbatasan Wilayah Negara melakukan analisa lapangan terhadap Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) di perbatasan Negara di Kabupaten Bintan.
Turun ke Bintan, tim deputi bidang perbatasan wilayah Negara menyusun rencana kerja dan program tahun 2020, untuk PPKT di Kabupaten Bintan mendapat penanganan khusus analisa kebutuhan Sarpras Hankam Non Alusista bagi pertahanan dan keamanan Negara.
Ketua Tim penangganan khusus Pilar Titik Referensi (PTR) PPKT, deputi bidang perbatasan wilayah Negara BNPP RI, Hendro Arianto, S.Sos mengatakan, Pulau-pulau Kecil Terluar penanganan khusus dimaksud ialah untuk analisa kebutuhan Sarpras Hankam Non Alusista bagi pertahanan dan keamanan Negara.
Dimana, melalui bangunan Pilar Titik Referensi (PTR) di Pulau terluar dengan melakukan pengelolaan, diantaranya verifikasi dan pemetaan, pembangunan, renovasi dan pemeliharaan terhadap bangunan PTR yang berguna untuk sarana prasarana pertahanan dan keamanan Negara.
“PTR adalah bangunan pilar yang berlokasi didarat berkoordinat geografis. Titik referensi berguna untuk menentukan posisi dan penentuan titik dasar. Sedangkan titik dasar adalah titik yang berkoordinat yang berada pada bagian terluar dari garis air terendah dalam menentukan wilayah laut atau juridiksi,” ujar Hendro Arianto.
Selain itu, pihaknya juga menganalisa dan mengidentifikasi kebutuhan Sarpras Hankam Non Alusista seperti bangunan pos pantau, kondisi eksisting pulau terluar terhadap abrasi.
“Kami melihat PPKT Pulau Berakit telah terjadi abrasi, jika dibiarkan Pulau ini akan hilang dan penyebaran informasi kepada masyarakat terhadap keberadaan Pulau terluar yang harus dijaga,” ujarnya lagi.
Saat analisa di lapangan, tim deputi bidang perbatasan wilayah Negara, BNPP RI didampingi Kabag Pengelola Wilayah Perbatasan Setda Kabupaten Bintan, Hasan.
Hasan mengatakan, tim selama 2 hari melakukan analisa lapangan terhadap pulau terluar di perbatasan Negara di Kabupaten Bintan.
“PPKT yang dianalisa diantaranya, di Pulau Berakit, Pulau Malang Berdaun, Desa berakit dan Pulau Tanjung Sading, Desa Sebong Lagoi di lokasi prioritas Kec Teluk Sebong,” ujar Hasan, Sabtu (8/5/2021).
Pemkab Bintan akan terus mendukung penuh atas kebijakan pemerintah pusat terhadap penanganan dan pengamanan Pulau terluar.
“Perairan wilayah laut Kabupaten Bintan sangat stategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan serta jalur pipa bawah laut, karena melintasi beberapa negara tetangga yang berdekatan. Kita berharap perhatian pemerintah pusat untuk dapat menetapkan dan menyelesaikan segmen batas maritim dengan negara tetangga khusus di wilayah Kabupaten Bintan,” demikian Hasan. (*)
Editor: Reski
