KPK Minta Pemko Tanjungpinang Selesaikan Persoalan Aset
JurnalKepri.com, Tanjungpinang, – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut terkait penyelesaian permasalahan aset daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang, Jumat (28/6/2019).
Abdul Haris selaku Koordinator KPK yang hadir dalam rombongan ini menyampaikan harapannya, agar penyelesaian terkait aset daerah dapat diselesaikan dengan baik sesuai aturan.
Ia menambahkan, tim KPK akan melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan penerimaan pendapatan daerah serta pengelolaan aset daerah.
“Sebagaimana sebelumnya untuk tahun 2018, kami ingin mengetahui prosesnya dan juga terkait rencana aksi di tahun 2019 ini terkait penyelesaian aset daerah, terutama mengenai kendaraan dinas yang menurut laporan masih banyak belum dikembalikan ke Negara,” kata Abdul Haris di ruang rapat kantor Wali Kota Tanjungpinang.
Dia juga menyampaikan, bahwa salah satu yang ada di MoU bersama Dirjen Pajak dan Badan Pertanahan sebelumnya akan ada pelatihan, untuk pendataan serta terkait sertifikasi aset daerah, kemudian, pembahasan dan penyelesaian aset-aset daerah yang bermasalah.
“Serta (kita) akan berkoordinasi bersama Kejaksaan Tinggi, maupun Kejaksaan Negeri hingga Polda terkait dengan pendapatan atau pajak yang ada di Provinsi Kepri,” ujarnya.
Selain melakukan pencegahan, tim KPK juga melakukan penindakan, maka dari itu Abdul Haris berpesan, khususnya kepada seluruh Kepala Daerah, baik itu Wali Kota, Bupati maupun Gubernur di Provinsi Kepri untuk bekerja sesuai dengan aturan berlaku, serta integritas.
“Tidak ada lagi yang namanya gratifikasi, suap menyuap, jual beli jabatan dan penyalahgunaan wewenang. Semua itu agar dihindari agar seluruh Kepala Daerah maupun pejabat Pemerintah tidak terjerat dengan hukum,” demikian pesannya.
Sementara, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Rahma menyambut baik atas kehadiran KPK, dengan harapan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang beserta seluruh kepala OPD tidak salah langkah dalam menjalankan tugas di Pemerintahan.
“Kami sangat menyambut baik jika bisa mendapatkan arahan dan masukan dari KPK, yang harus kami tindaklanjuti segera, khususnya terkait tentang pajak dan Aset Daerah. Semoga hal ini dapat menjadi panduan untuk sesegera mungkin dapat menyelesaikan permasalahan Aset Daerah dan OPD yang ada di Kota Tanjungpinang, tentunya sesuai dengan peraturan yang berlaku.” harap Rahma.
Lebih lanjut, Rahma menegaskan bahwa ini sebagai bentuk penertiban aset-aset Daerah yang belum terkelola secara administratif.
“Hal ini ditujukan untuk melindungi aset milik Pemerintah Daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan, termasuk salah satunya adalah kendaraan dinas,” tambah Rahma.
Diakhir pertemuan, dilaksanakan juga penandatangan MoU antara Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dengan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang tentang pengintegrasian, dan pertanahan dengan perpajakan daerah yang disaksikan oleh Wakil Wali Kota, Pj. Sekda dan Tim dari KPK. (Redaksi/Humas Pemko)
